Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Kompas.com - 02/04/2020, 15:44 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum Sri Mulyani dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR RI, Kamis (2/4/2020).

Puan Maharani selaku Ketua DPR bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel langsung menerima kedatangan Sri Mulyani dan Yasonna Laoly.

Puan mengatakan, pimpinan DPR sudah berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna untuk menyamakan sikap bersatu menangani Covid-19, termasuk mencari formula fiskal dan sistem keuangan.

Baca juga: Perppu Corona Dinilai Cukup Responsif

"Serta menangani dampak kesehatan, sosial ekonomi dan bidang strategis lainnya. DPR dan pemerintah lebih intensif dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini, dan bersinergi agar langkah-langkah pemerintah dapat dimanfaatkan oleh rakyat," kata Puan.

Puan juga mengatakan, Perppu tersebut akan dibahas DPR sesuai mekanisme yang ada agar nantinya bermanfaat bagi masyarakat.

"DPR dengan AKD yang ada akan membahas Perppu itu dengan mekanisme yang ada," ujarnya.

Baca juga: Topang Ekonomi, DPR Apresiasi Pemerintah Terbitkan Perppu Corona

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan agar DPR segara membahas dan menyetujui permintaan Perppu tersebut dalam waktu dekat.

"Bapak presiden menyampaikan pesan kepada kami untu menyampaikan Perppu ini kepada pimpinan DPR dengan harapan bapak presiden tentu Perppu ini bisa dibahas dan disetujui DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani langsung menyerahkan Perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani dan ikut disaksikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

Baca juga: Perppu Izinkan BI Bailout Bank Sistemik, Gubernur BI: Kami Berusaha Itu Tidak Terjadi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada Selasa (31/3/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X