Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Realokasi untuk Covid-19 Diharapkan Segera Disalurkan ke Masyarakat

Kompas.com - 13/04/2020, 20:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar pemerintah segera menyalurkan anggaran realokasi untuk Covid-19 segera disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

"Anggaran realokasi diutamakan untuk sampai segera ke masyarakat yang sekarang sangat membutuhkan," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (13/4/2020).

Penyaluran anggaran-anggaran realokasi tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dampak Covid-19 sudah cukup parah.

Baca juga: Atasi Covid-19, Kementerian PUPR Realokasi dan Refocusing Anggaran Rp 36,19 Triliun

Saat ini, kata dia, sudah ada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari Covid-19.

Dengan demikian, ia pun meminta agar anggaran yang direalokasi bisa segera disalurkan kepada mereka.

Beberapa anggaran yang bisa direalokasi, kata dia, antara lain anggaran pembangunan desa dan masing-masing kementerian.

"Kami di MPR kalau tidak salah sudah potong Rp 36 miliar, ditarik kembali untuk hadapi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Harap Pelonggaran Defisit Anggaran 5 Persen Jadi Pilihan Terakhir

Selain itu, pihaknya juga mendukung pelonggaran defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5 persen dalam rangka penanganan Covid-19 ini.

"Kami mendukung defisit anggaran dari 3 persen, dilahirkan Perppu jadi 5 persen lebih, tentu kami mendukung, mengapresiasi," ujar Zulkifli.

Meski demikian, kata dia, anggaran defisit dari 3 menjadi 5 persen itu sebaiknya menjadi pilihan terakhir.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi apabila pandemi Covid-19 di Tanah Air semakin luas dan lebih banyak yang terdampak.

"Anggaran defisit dari 3 persen jadi 5 persen itu jadi cadangan terakhir kalau ini semakin berat, semakin tinggi risiko kita terdampak, semakin luas baru kita gunakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com