Kompas.com - 13/04/2020, 18:47 WIB
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang. DOKUMENTASI BNPBWakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung pelonggaran defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5 persen dalam rangka menangani pandemi Covid-19.

"Kami mendukung defisit anggaran dari 3 persen, dilahirkan Perppu jadi 5 persen lebih, tentu kami mendukung, mengapresiasi," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (13/4/2020).

Adapun, defisit anggaran itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Baca juga: ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Perppu dibuat untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran di 2020 menjadi sekitar 5 persen.

Meski demikian, kata Zulkifli, anggaran defisit yang dilonggarkan dari 3 menjadi 5 persen itu diharapkan menjadi cadangan terakhir.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi apabila pandemi Covid-19 di Tanah Air semakin luas dan lebih banyak yang terdampak.

"Anggaran defisit dari 3 persen jadi 5 persen itu jadi cadangan terakhir kalau ini semakin berat, semakin tinggi risiko kita terdampak, semakin luas baru kita gunakan," kata dia.

Oleh karena itu, ia menekankan agar saat ini anggaran-anggaran realokasi digunakan terlebih dahulu.

Baca juga: Jokowi Memperlebar Defisit APBN Jadi 5,07 Persen, Tepatkah?

Kemudian, anggaran tersebut juga segera dicairkan dan disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setidaknya, kata dia, realokasi anggaran yang dilakukan seluruhnya diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.

"Anggaran realokasi diutamakan untuk sampai segera ke masyarakat yang sekarang sangat membutuhkan," kata dia.

Apalagi saat ini sudah ada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari Covid-19.

Dengan demikian ia meminta agar anggaran yang direalokasi bisa segera disalurkan kepada mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X