Kompas.com - 30/03/2020, 12:25 WIB
Direktur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta DPR RI agar menagih tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat dalam menghadapi pandemi virus corona.

Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan pemerintah wajib bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat, utamanya dalam urusan pangan dan finansial.

"Memastikan tanggung jawab negara untuk menyediakan segala kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk menyediakan pangan, air, sanitasi, dan bantuan finansial bagi rakyat miskin," kata Asfinawati, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Jika Lockdown Diterapkan, PKS Minta Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan untuk Warga

Menurut dia, di masa persidangan ini, DPR harus fokus melaksanakan tugas dan fungsi terkait isu penanganan dan pengendalian virus corona.

YLBHI sekaligus meminta DPR membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Kami menuntut DPR untuk membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengancam masyarakat miskin dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar dia.

DPR RI wajib mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi menyebabkan kerentanan di masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona.

Baca juga: Pandemi Corona, Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Terjaga

"Termasuk menjamin perlindungan K3 pekerja dan penghentian penggusuran paksa dalam konflik agraria yang menyebabkan masyarakat semakin rentan terpapar penyakit dalam pandemi Covid-19," kata Asfinawati.

Isu-isu mengenai ketidakadilan gender juga melekat dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini.

Asfinawati berharap pemerintah menjunjung kesetaraan gender dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Nasional
Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Nasional
KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Nasional
Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X