Kompas.com - 11/03/2020, 16:18 WIB
Sidang pendahuluan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang pendahuluan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun dan seorang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mereka mempersoalkan Pasal 134 Ayat (4), Pasal 134 Ayat (5), Pasal 134 Ayat (6), dan Pasal 143 Ayat (2) yang mengatur tentang batasan waktu penanganan pelanggaran pilkada.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 28 UU Pilkada, Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pilkada dibatasi dengan sejumlah hari.

Baca juga: Idris Beri Sinyal Merapat ke Parpol Bermesin Kuat Jelang Pilkada Depok 2020

 

Adapun hari yang dimaksud adalah "hari kalender", bukan "hari kerja".

Para pemohon menilai, ketentuan tentang hari kalender ini bertentangan dengan UUD 1945.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit, karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung," kata salah seorang pemohon, Tiuridah Silitonga, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Tiuridah menjabarkan, batas waktu yang dimiliki Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 Ayat 5 UU Pilkada, paling lama 3 hari setelah laporan diterima.

Sementara itu, batas waktu untuk Bawaslu meminta keterangan tambahan dari pelapor dan penanganan pelanggaran menurut Pasal 134 Ayat 6 UU Pilkada adalah 2 hari.

Baca juga: Belum Digandeng Partai Jelang Pilkada Depok 2020, Idris: Biasa Pengumuman Last Minute

Pemohon berpandangan, batasan waktu tersebut terlalu singkat, sehingga berpotensi mengakibatkan proses penanganan pelanggaran pemilihan berpotensi menjadi kedaluwarsa.

"Waktu hari kalender dihitung secara hari normal yaitu hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional di mana pelanggaran dan penyeleaaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan atau penyelesaian sengketa tersebut," ujar pemohon.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Nasional
Menkes Disomasi Akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Menkes Disomasi Akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Nasional
UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Nasional
Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X