Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ragukan Target Jokowi Hilangkan Angka Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Kompas.com - 09/03/2020, 11:24 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku ragu dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.

"Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini," kata Mardani dala keterangan tertulisnya, Minggu (8/3/2020).

Menurut Mardani, sampai saat ini Jokowi belum membuat gebrakan apa pun untuk memberantas kemiskinan.

Baca juga: Fakta-fakta Soal Turunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Maka dari itu, Mardani tidak yakin Jokowi bisa menghilangkan kemiskinan ektrem pada 2024.

"Hasil itu tergantung dari strategi, proses, dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang untuk memberantas kemiskinan.

Di antaranya pembuatan payung hukum untuk menyinkronkan kebijakan terkait pemberantasan kemiskinan, pembentukan badan khusus penanggulangan kemiskinan yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan riil, dan sumber daya manusia.

Baca juga: 2 Kebijakan Ini Bantu Angka Kemiskinan RI Turun, Apa Saja?

Serta perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyebutkan, Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem ini bisa hilang pada 2024.

"Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini kita bisa pada berada posisi 0," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com