KPK Selidiki Indikasi Korupsi di PT Jakarta Propertindo

Kompas.com - 28/02/2020, 20:43 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi di PT Jakarta Propertindo ( Jakpro), BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemanggilan Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto pada Jumat (28/2/2020) hari ini merupakan salah satu upaya menggali informasi dalam penyelidikan tersebut.

"Ada permintaan konfirmasi permintaan keterangan jadi terkait dengan penyelidikan, pencarian peristiwa, penyelidikan kan mencari peristiwa ada tidaknya yang kemudian bisa naik ke penyidikan. Jadi, memang di PT Jakarta Propertindo di sana yang kemudian dilakukan (penyelidikan)," kata Ali Gedung Merah Putih KPK, Jumat malam.

Baca juga: KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Ali menuturkan, pemanggilan Dwi hari ini merupakan tahap awal dalam rangka mencari peristiwa pidana dari kasus dugaan korupsi tersebut.

Ali tidak menyebut modus dugaan korupsi yang terjadi di Jakpro. Ia juga tidak mengonfirmasi apakah dugaan korupsi itu terdapat dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh Jakpro.

"Kami tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat karena tentunya ada hal-hal informasi yang dikecualikan di Undang-undang Keterbukaan Informasi," ujar Ali.

Ali juga tidak mau berspekulasi soal kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut dipanggil dalam penyelidikan kasus ini.

"Kita tidak bisa sampaikan ke sana ya. Kita memastikan benar Pak Sirut dilakukan pemeriksaan dalam proses penyelidikan di PT Jakpro," kata Ali.

Baca juga: Kasus Gratifikasi Pertanahan, KPK Panggil Direktur Jakpro

Diberitakan sebelumnya, Dwi diperiksa KPK pada Jumat hari ini dan mengaku dimintai keterangan untuk sebuah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

"Enggak, enggak, no comment lah mas, nanti-nanti. Ini masih permintaan keterangan di penyelidikan kok," kata Dwi saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore.

Seperti diketahui, Jakpro memegang sejumlah proyek prestisius di ibu kota antara lain pergelaran Formula E, pembangunan LRT Jakarta Velodrome-Kelapa Gading, hingga pembangunan Jakarta International Stadium.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X