Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kompas.com - 28/02/2020, 20:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah informasi yang beredar tentang sejumlah kota yang disebut sebagai zona kuning penyebaran virus corona (Covid-19).

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono memastikan informasi tersebut tidak benar.

"Kemenkes tidak pernah keluarkan Zona Kuning perihal kewaspadaan atau kedarutan Covid-19," ujar Anung saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Adapun informasi yang dimaksud berbunyi, "Info kemkes 6 kota zona kuning corona: Medan, Batam, Jkt, Sby, Bali dan Manado. Sediakan masker di rumah dan hand sanitizer. Usahakan jangan dl ke tempat umum dan travelling."

Informasi itu beredar melalui pesan di WhatsApp Messenger.

Baca juga: 22 Negara yang Laporkan Kasus Pertama Infeksi Virus Corona Pekan Ini

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan informasi itu tidak benar.

Ia memastikan Kemenkes tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. Namun, Yuri menjelaskan, pemerintah memang meminta kewaspadaan pengawasan di enam kota itu.

"Kalau kota-kota itu, kita katakan harus ada kewaspadaan yang lebih tinggi sebagai pintu masuk (kunjungan dari berbagai negara). Itu terdapat bandara internasional juga pelabuhan," ujar Achmad kepada Kompas.com.

Baca juga: Bersihkan Tangan Cara Terbaik Cegah Tertular Corona, Bukan Masker

Peningkatan kewaspadaan yang dimaksud pemerintah adalah untuk mencegah dan menangkal penyebaran virus corona.

Adapun keenam kota itu adalah Medan, Jakarta, Batam, Surabaya, Bali dan Manado.

"Bukan kemudian kotanya diwarnai kuning, merah, hijau enggak lah. Bukan juga kemudian seluruh masyarakat disuruh beli masker. Tetapi pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kewaspadaan," tegas Achmad.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, KBRI Seoul Tutup Sementara

"Misalnya Batam, ada bandara internasional dan pelabuhan laut. Jakarta ada Tanjuk Priok banyak kapal dagang dari China, Korea. Juga Manado dan Bali menjadi destinasi wisata. Itu adalah titik bagaimana cegah tangkal harus diperkuat sebab itu pintu masuk negara," tambah dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com