KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Kompas.com - 28/02/2020, 18:33 WIB
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto, Jumat (28/2/2020) hari ini.

Ditemui usai diperiksa, Dwi mengaku diperiksa sebagai saksi dalam sebuah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

"Enggak, enggak. No comment lah mas. Nanti-nanti. Ini masih permintaan keterangan di penyelidikan kok," kata Dwi saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore.

Baca juga: Kasus Gratifikasi Pertanahan, KPK Panggil Direktur Jakpro

Dwi mengaku tidak bisa mengungkap materi pemeriksaannya ke publik. Ia hanya menyebut diperiksa sebagai saksi dalam sebuah kasus yang belum ada tersangkanya.

"Wah itu off the record, jangan, enggak boleh. Tadi saya sudah tanda tangan masih rahasia. Saya enggak bisa menjelaskan apa-apa," ujar Dwi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Dwi diperiksa dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan.

"(Diperiksa dalam kasus) lidik," kata Ali kepada wartawan.

Baca juga: Jakpro Beri Penjelasan Alokasi Anggaran Rp 1,2 T untuk Formula E

Namun, Ali tidak mengungkap apakah kasus dugaan korupsi tersebut berada dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu atau tidak

Seperti diketahui, Jakpro memegang sejunlah proyek prestisius di ibu kota antara lain pergelaran Formula E, pembangunan LRT Jakarta Velodrome-Kelapa Gading, hingga pembangunan Jakarta International Stadium.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X