Pengamat Sebut Draf RUU Cipta Kerja yang Diserahkan Pemerintah Tak Terencana

Kompas.com - 24/02/2020, 23:33 WIB
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin menjadi saksi ahli tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (15/8/2014). KOMPAS.com/DANI PRABOWODirektur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin menjadi saksi ahli tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (15/8/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum Said Salahuddin mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam bentuk omnibus law yang disodorkan pemerintah kepada DPR, tidak pernah terencana sejak awal.

"Munculnya program omnibus law dalam Perpres RPJMN yang ditindaklanjuti pemerintah dengan mengusulkan pembentukan sejumlah UU kepada DPR dengan menggunakan metode omnibus law pantas dipertanyakan," kata Said dalam sebuah diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Puan Sebut Pemerintah Tak Maksimal Sosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ia menjelaskan, setelah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapus, perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

Perencanaan yang sifatnya jangka panjang, ditetapkan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN).

Sementara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk setiap periode pemerintahan disusun oleh Presiden melalui Perpres.

Dalam menyusun RPJMN, selain menjadikan UU SPPN dan UU RPJPN sebagai landasannya, landasan lain yang digunakan Presiden adalah visi, misi dan program Presiden yang dijanjikan kepada rakyat ketika masih berstatus sebagai calon saat pilpres.

"Oleh sebab itu, dalam menyusun RPJMN Presiden tidak dapat keluar apalagi sampai mengingkari janji politiknya. Sebab RPJMN sejatinya adalah penjabaran atas visi, misi, dan program capres-cawapres yang memenangkan pemilu," ujar dia.

Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Tarik Draf RUU Cipta Kerja

Namun yang jadi persoalan, ia mengatakan, Jokowi tidak pernah menyebut sama sekali rencana pembentukan omnibus law.

Wacana omnibus law justru pertama kali mencuat ketika mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memberikan pemaparan dalam sebuah acara pada 28 Maret 2018 silam.

"Tapi saat itu, Jokowi-Ma'ruf belum dicalonkan sebagai capres-cawapres, sehingga pasangan tersebut belum menyusun visi, misi, dan program kampanye. Naskah visi, misi, dan program pasangan tersebut baru disusun pada 22 September 2018," ujar Said. 

Baca juga: Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X