Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Kompas.com - 22/02/2020, 16:12 WIB
mantan Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/1/2020) KOMPAS.COM/WALDA MARISONmantan Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Sandiaga Uno menyambut baik adanya omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah ke DPR.

Sandiaga mengatakan, RUU Cipta Kerja merupakan katalis yang mendorong percepatan ekonomi di tengah tantangan ekonomi secara global seperti perlambatan global dan perang dagang.

"Ada perlambatan global, trade wars, corona virus. Nah, omnibus law ini kita harapkan mampu menjadi katalis untuk menggerakkan lini-lini ekonomi yang tersendar kemarin, investasi misalnya," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Sandiaga menuturkan, ada sejumlah tantangan di bidang perekonomian yang harus diselesaikan antara lain investasi, ketenagakerjaan, dan perpajakan yang dinilai belum ramah pada penciptaan lapangan kerja.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menegah juga dinilainya masih mempunyai sejumlah hambatan yang akan teratasi lewat RUU Cipta Kerja.

"Pemberdayaan UMKM ini kita belum mampu mempermudah perizinan, memberikan akses untuk pasar, akses untuk SDM yang meningkat, maupun akses pendanaan. Jadi, pandangan saya RUU omnibus law ini perlu didukung," kata Sandiaga.

Baca juga: Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Namun, calon wakil presiden pada Pemilu 2019 ini mengingatkan, RUU Cipta Keria tidak boleh mengabaikan hal-hal strategis seperti lingkungan hidup, rekan buruh, dan daya saing Indonesia.

"Dan juga dari segi governance, termasuk yang kemarin salah ketik jangan sampai menjadi satu penghambat sehingga akhirnya kan kita ingin dalam 100 hari RUU omnibus law ini bisa disahkan," kata Sandiaga.

Diberitakan, DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) omnibus law RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Ada Omnibus Law, Amdal Hanya untuk Usaha Kategori Berbahaya

Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X