KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Kompas.com - 22/02/2020, 15:42 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan rumah rakyat miskin. Dokumentasi MPR RIKetua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan rumah rakyat miskin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, langkah KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi sudah tepat.

Menurutnya, penghentian penyelidikan itu memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Saya kira langkah yang dilakukan KPK sudah tepat, menegaskan apakah suatu kasus berlanjut atau tidak. Sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak," kata Bambang di DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Bambang mengatakan, KPK sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan menghentikan penyelidikan jika dirasa tak memiliki bukti permulaan cukup.

Baca juga: Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Politikus Golkar itu mengatakan, tiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing dan kewenangan KPK itu tak bisa diintervensi.

"Itu adalah kewenangan KPK untuk melakukan penegakan hukum dan kami juga tidak bisa melakukan imbauan yang sifatnya intervensi. Kami serahkan semuanya kepada kajian yang dilakukan KPK," ujar Bambang.

Diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, sebagian besar kasus dugaan korupsi yang dihentikan penyelidikannya terkait dengan suap.

Baca juga: KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Sebagian besar obyeknya berkaitan dengan suap. Suap itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pengurusan perkara, ada di sana terkait dengan jual-beli jabatan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/1/2020).

Alex menuturkan, seluruh kasus yang penyelidikannya dihentikan itu merupakan kasus yang penyelidikannya dilakukan secara tertutup.

Baca juga: KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Artinya, penyelidikan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, misalnya melalui penyadapan.

Alex mengatakan, banyak penyadapan yang tidak membuahkan hasil karena tidak menemukan bukti permulaan adanya dugaan kasus korupsi sehingga penyelidikannya mesti dihentikan.

"Ada yang kita sadap sampai enam bulan, satu tahun, blank ngga ada apa-apanya. Kita teruskan enggak mungkin juga, apalafi kegiatan itu sudah terjadi, sudah lewat, itu sebagian besar seperti itu," ujar Alex.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Nasional
Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Nasional
Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X