RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Kompas.com - 19/02/2020, 13:27 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara usai  launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara usai launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menilai wajib lapor bagi keluarga atau individu homoseksual dan lesbian ( LGBT) sebagai ketentuan diskriminatif.

Ketentuan itu tercantum dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang dikonfirmasi Kompas.com ke Badan Legislasi DPR, Selasa (18/2/2020).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh dibatasi orientasi seksualnya.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

"Kalau seseorang diwajibkan melapor karena orientasi seksualnya tentu saja tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif," kata Beka ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2020).

"Siapapun tidak boleh dibatasi atau dihukum karena orientasi seksualnya. Yang bisa dibatasi atau dihukum adalah perilaku seksualnya," sambung dia.

Dalam draf tersebut, LGBT didefinisikan sebagai penyimpangan seksual. Hal itu tertuang dalam penjelasan Pasal 85 RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang krisis keluarga.

Menanggapi hal tersebut, Beka mengatakan, LGBT adalah orientasi seksual.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga: Individu LGBT dan Keluarganya Wajib Lapor

Ia menambahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan LGBT bukan sebagai penyakit kejiwaan atau cacat mental.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan pun telah sepakat dengan pernyataan WHO tersebut.

"Pernyataan WHO ini diamini oleh Kementerian Kesehatan melalui PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III tahun 1993 yang juga menyatakan bahwa kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Nasional
Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Nasional
Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Nasional
Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Diksi "New Normal" Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Nasional
Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X