Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Partai Paling Terpapar Dinasti Politik, Nasdem Nilai Akbar Faizal Tendensius

Kompas.com - 19/02/2020, 10:41 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya angkat bicara terkait hasil riset Nagara Institute yang menyebut partainya paling banyak terpapar dinasti politik.

Willy menilai, hasil riset tersebut tidak relevan dan terlalu tendensius. Sebab, lembaga itu dipimpin oleh eks kader Partai Nasdem, Akbar Faizal.

"Jadi risetnya tidak relevan, dan cenderung tendensius. Saya tidak tahu mengapa Bung Akbar melakukan riset semacam itu," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).

"Padahal semasa di Nasdem tidak ada hal yang diskriminatif terhadapnya. Tapi it's oke, lah. Itu hak dia," ucap Willy Aditya.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Willy menjelaskan, selama ini Partai Nasdem selalu memberikan kesempatan yang sama bagi kader untuk maju dalam pemilu ataupun pilkada.

Sedangkan terkait peluang diusung partai, itu juga tidak ditentukan oleh kedekatan dengan para petinggi Partai Nasdem.

"Buktinya Davin Kirana (anak pengusaha Rusdi Kirana) enggak lolos. Saya malah lolos. Memang siapa saya? Jadi identifikasi dari Bung Akbar ini tidak tepat," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini tidak ada undang-undang yang melarang kerabat atau anggota keluarga pejabat publik untuk ikut kontestasi pemilu.

Baca juga: Partai Nasdem Siapkan Konvensi Capres 2024

Willy juga menilai definisi oligarki dari Nagara Institute kurang tepat.

"Apa sih oligarki itu? Kalau yang dimaksud adalah oligarki adalah pemerintahan segelintir orang, apa itu terjadi saat ini?," ucapnya.

"Kalau yang dimaksud adalah persekongkolan, apakah terjadi persekongkolan dari mereka yang dekat dengan pejabat publik? Davin itu tadi contohnya. Intinya, semua pihak memiliki peluang dan kesempatan yang sama, tidak terkecuali Bung Akbar kemarin," kata Willy.

Sebelumnya, hasil penelitian Nagara Institute menemukan, sebanyak 99 dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 terpapar dinasti politik.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Angka dinasti politik tertinggi ada pada Partai Nasdem dengan 20 legislator yang terpapar.

"Partai Nasdem menempati peringkat tertas dalam presentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

"Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpalar politik dinasti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com