Setara Institute: Penuntasan Peristiwa Paniai Jadi Ujian bagi Jokowi

Kompas.com - 19/02/2020, 10:02 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam Rakornas tersebut Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan potensi adanya kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah-daerah yang rawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam Rakornas tersebut Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan potensi adanya kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah-daerah yang rawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute berpandangan Peristiwa Paniai yang telah ditetapkan Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai, Jokowi diuji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pertama yang terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jika banyak elite berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Setara: Paniai Bantah Klaim Mahfud Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi

Kasus Paniai terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.

Dengan demikian, Jokowi dapat membentuk pengadilan HAM tanpa membutuhkan keputusan dari pihak lain.

"Sebagai kasus yang terjadi pasca-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka kasus Paniai sama sekali tidak memerlukan pertimbangan DPR untuk menuntaskannya, termasuk untuk Jokowi membentuk pengadilan HAM," ujarnya.

Hendardi mengatakan, hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM adalah sebuah produk dari penegak hukum.

Baca juga: Kejagung Didorong Tindaklanjuti Penyelidikan Komnas HAM soal Kasus Paniai

Maka dari itu, Kejaksaan Agung sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran HAM berat harus merespons berkas penyelidikan Peristiwa Paniai.

"Keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X