Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Kompas.com - 17/02/2020, 18:37 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi terkait revitalisasi TIM. Panca menilai Anies telah melanggar banyak aturan

"Mohon Saudara Gubernur itu bukan hanya diberi teguran, saya kira diberi sanksi. Karena dia melanggar juga banyak aturan," kata Panca.

Baca juga: Banjir di Cikini Disebabkan Saluran Air Tersumbat di Depan Proyek Revitalisasi TIM

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil. Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi untuk kepentingan komersial.

Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

Baca juga: Defisit Anggaran DKI yang Berujung Pemangkasan Dana Revitalisasi TIM hingga Subsidi Tarif Transjakarta...

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta I. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Proses revitalisasi TIM yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 itu sudah memasuki tahap II yakni membongkar gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta I. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
"Ini yang buat saya menyesatkan. Dan kalau ini berlaku di Jakarta, akan berlaku di pusat kesenian daerah lainnya, bahwa seni dan budaya itu beban bagi pemda," kata Panca.

Panca mengaku DPR RI merupakan harapan terakhir Forum Seniman Peduli TIM.

Ia berharap DPR mampu mengakomodasi aspirasi mereka mengenai revitalisasi TIM. Menurutnya, bahkan lebih baik jika revitalisasi TIM dihentikan sebelum para seniman bisa berbicara dengan pihak terkait.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Anies, Seniman: Seperti Apa Imajinasi Pemprov DKI tentang Revitalisasi TIM?

"Kalau sudah Komisi X nggak ada hasilnya, saya lapor sama siapa? Mahathir Mohammad apa? Saya berharap ada solusi itu, dihentikan sebelum kita bicara. Kita pemangku kepentingan, Pak, dia juga. Pemerintah penyelenggara negara, cq, artinya yang diutamakan. Tapi kami, seni dan budaya, itu juga penyelenggara negara, sama dengan agamawan, akademisi," ujar Panca.

Polemik pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat memang belakangan santer dipermasalahkan.

Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com