Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Kompas.com - 17/02/2020, 18:13 WIB
Mantan Direktur Operasional PT Pelindo II Dana Amin meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Direktur Operasional PT Pelindo II Dana Amin meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik, Senin (17/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Operasional PT Pelindo II Dana Amin mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Dana mengatakan, ia baru bergabung pada 2012 sedangkan pembelian QCC yang diduga diwarnai praktik korupsi dilakukan dua tahun sebelumnya yaitu pada 2010.

"Enggak tahu, saya masuknya kan 2012 kan? Kejadian 2010 kan? Enggak," kata Dana saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Usai Diperiksa KPK Hampir 12 Jam, RJ Lino Klaim Kenaikan Aset Pelindo II

Hari ini, Dana diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II untuk tersangka RJ Lino.

Dana pun mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait pengadaan QCC tersebut saat duduk di kursi Direktur Operasional PT Pelindo II.

"Saya enggak tahu banyak karena saya baru masuk dua tahun setelah prosesnya," kata Dana yang kini menjadi Direktur Utama PT Aneka Tambang itu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik mendalami proses pengadaan QCC saat memeriksa Dana hari ini.

"Seputar pengetahuan saksi terkait dengan proses awal pengadaan QCC," kata Ali saat ditanya soal materi pemeriksaan Dana.

Diberitakan, RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan tiga unit QCC sejak Desember 2015 lalu.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai sekitar Rp 100 miliar.

KPK menyebut penyidikan kasus ini mengalami kendala karena harus menunggu audit penghitungan kerugian negara.

Belakangan, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan audit kerugian negara dalam kasus tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X