Kompas.com - 17/02/2020, 12:11 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, ada empat hal yang menjadi gejala dalam proses hancurnya sebuah negara.

Empat hal tersebut berawal dari sejumlah gangguan yang terjadi di sebuah negara.

"Gangguan yang pertama adalah kekurangbersatuan kita. Misalnya muncul gejala intoleransi," ujar Mahfud saat membuka diskusi bertajuk "Keadilan yang Memberdayakan" di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

"Gangguan kedua adalah ketidakadilan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB: Negara Hancur karena People Power

Mahfud MD lantas mencoba merangkai hal tersebut dengan sejumlah teori yang ada.

Di tidak menjelaskan teori apa yang dimaksud. Namun, dia menyebut gangguan itu memperkuat empat penyebab kehancuran negara.

"Pertama, sebuah negara yang tidak adil dan tidak bersatu itu bisa disebut sebagai negara yang diorientasi, yakni menyimpang dari orientasi yang seharusnya. Dari tujuannya, " tutur Mahfud.

Kemudian, apabila disorientasi terus berlanjut, maka akan terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik.

"Kalau pemerintahnya, negaranya tidak adil, maka rakyatnya tidak akan percaya. Kalau rakyat tidak percaya kepada pemerintah dan kelangsungan negaranya, maka akan terjadi disobedience, artinya pembangkangan," lanjut Mahfud.

Lebih jauh, jika perlawanan masih dihadapi dengan ketidakadilan, akan terjadi disintegrasi.

"Kalau disobedience terus terjadi dan dibiarkan terus, maka akan terjadi disintregasi," lanjut dia.

Mahfud mengingatkan, masyarakat Indonesia harus memberi perhatian lebih atas kondisi ini.

Baca juga: Kabinet Jokowi-Maruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Sebab, berdasarkan sejarah, keempat hal itu dialami oleh negara-negara di dunia yang mengalami kehancuran.

Mahfud juga menyebut hancurnya kerajaan-kerjaan di Indonesia yang dulu pernah berjaya juga disebabkan empat hal tersebut.

"Sebutlah apa saja. Majapahit, Mataram, Demak, Sriwijaya. Itu hancur karena disorientasi, distrust di tengah-tengah masyarakat, disobedience dan juga terjadi disintregasi," tambah Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.