JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, Presiden Joko Widodo hanya tampak menjustifikasi tindakan politiknya dengan menunjuk sejumlah menteri yang dianggap cakap dalam menangani intoleransi di masyarakat.
Padahal, menurut Hendardi, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki agenda terpadu dalam penanganan intoleransi.
"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).
Baca juga: Fakta Penolakan Pembangunan Gereja Santo Joseph di Karimun, Jokowi: Tindak Tegas Intoleransi
Adapun temuan Komnas HAM menunjukkan adanya kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.
Hasil kajian Komnas HAM menunjukkan, indeks kecenderungan sikap intoleransi semakin menguat hingga mencapai lebih dari 50 persen.
Kendati demikian, kata Hendardi, Pemerintahan Presiden Jokowi masih memiliki waktu dalam menjawab harapan publik terkait penanganan intoleransi di tengah masyarakat.
"Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi
Seperti dilansir dari BBC, Presiden Joko Widodo menepis anggapan terkait meningkatnya indeks intoleransi di tengah masyarakat
Jokowi mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki sifat toleransi dan moderat.
"Rakyat Indonesia itu sangat toleran dan moderat. Di Indonesia itu, DNA-nya adalah toleran dan moderat," kata Jokowi.
Ikut
