Kompas.com - 04/02/2020, 18:31 WIB
Uji Materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaUji Materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selasa (4/2/2020).

Dalam persidangan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, mengingatkan pada penggugat soal kepentingan Presiden Joko Widodo berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebon Nanas, Tangerang, pada 4 November 2018.

Menurut Daniel, penggugat harus lebih dulu memahami kepentingan Jokowi berkendara, lantaran dalam permohonannya penggugat menyinggung peristiwa tersebut.

Baca juga: Selasa Siang, MK Gelar Sidang Uji Materi UU Lalu Lintas yang Digugat Mahasiswa UKI

"Terkait dengan posisi presiden, apakah dia jalan sebagai pribadi atau dalam tugas negara, atau dia jalan pada saat kampanye," kata Daniel dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Usai persidangan, penggugat yang merupakan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Eliadi Hulu dan Ruben Saputra, menyatakan bahwa pada saat itu Jokowi berkendara dalam rangka kampanye jelang pencalonannya sebagai presiden di Pemilu 2019.

Oleh karenanya, ia ragu bahwa hak-hak istimewa presiden melekat di diri Jokowi pada saat itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya pikir sejauh pengetahuan kami memang ketika melakukan kampanye seorang petahana maka hak-hal keistimewaan itu harus diletakkan dulu," ujar Eliadi.

Baca juga: UU Lalu Lintas Digugat ke MK, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Privilege Tak Nyalakan Lampu Motor

Namun, baik sebagai presiden ataupun calon presiden petahana, menurut Eliadi, seharusnya Jokowi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang menyalakan lampu ketika berkendara di siang hari atau dalam keadaan tertentu.

Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi Kepala Negara untuk tak mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada alasan untuk (Jokowi) tidak menyalakan (lampu), harus menyalakan seharusnya," ujar Eliadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Nasional
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Nasional
Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Nasional
Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.