Mahfud MD dan Terawan Klaim Dunia Puji Indonesia dalam Atasi Virus Corona

Masyarakat Natuna menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa terkait lokasi karantina di wilayahnya.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, mereka meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, " ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).