Terkait Penyidik KPK 'Ditahan' di PTIK, Kapolri Sebut Kompleks Disterilkan untuk Kegiatan Wapres

Kompas.com - 30/01/2020, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan informasi terkait penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan sempat 'ditahan' di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Seperti diketahui, penahanan itu terjadi terkait operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Idham mengatakan, pada saat kejadian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki kegiatan olahraga di komplek PTIK.

Ma'ruf Amin, kata Idham, memiliki kebiasaan melakukan olahraga di Markas TNI-Polri sebagai bentuk silaturahim.

"Ini sudah jadi kebiasaan bapak wapres di Mako-mako TNI-Polri dalam satu Minggu, dua kali beliau keliling, salah satu manajemen by silaturahmi yang beliau terapkan selama ini. Nah, kebetulan kami kena giliran, di PTIK," kata Idham dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Kapolri di Komisi III, Dicecar soal Keberadaan Harun Masiku dan Dugaan Kedekatannya dengan Gubernur PTIK

Idham mengatakan, karena kompleks PTIK akan digunakan Ma'ruf Amin pada pagi hari.

Polri, kata dia, menggelar protap waskita sejak malam sehingga penyidik KPK yang berada di sekitar PTIK ikut dilakukan pemeriksaan.

Namun, Idham mengaku, tak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap penyidik KPK tersebut.

"Sesuai dengan protap kita sejak malam itu di-clear-kan di sana, sejak malam itu di-clear-kan, kalau terus ketemu misalnya beberapa penyelidik KPK, itu Polri tidak tahu prosesnya (pemeriksaan) yang ada di dalam. Itu yang saya tahu," ujarnya.

Kendati demikian, Idham mengatakan, Polri sudah berkoordinasi dengan pimpinan KPK untuk ikut membantu penyelidikan kepada tersangka kasus suap PAW anggota DPR Harun Masiku.

"Pimpinan KPK telah mengirim surat kepada kami secara resmi untuk meminta bantuan dilakukan penyelidikan kepada tersangka Harun HM ini untuk meminta bantuan," pungkasnya.

Baca juga: Dua Politisi Demokrat akan Datangi PTIK, Klarifikasi soal Harun Masiku

Sebelumnya diberitakan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim KPK berada di komplek PTIK hanya untuk melaksanakan salat.

"Jadi di situ ada kesalahpahaman. Pada saat itu, petugas kami sedang ada di sana untuk melaksanakan salat," ujar Ali.

Baca juga: Penjelasan KPK soal Isu Sekjen PDI-P Dikejar hingga ke PTIK dan Insiden dengan Polisi

Ali menuturkan, kesalahpahaman berlanjut ketika tim KPK didatangi petugas kepolisian yang merasa curiga dengan keberadaan tim KPK padahal area tersebut tengah disterilkan.

Akibat kecurigaan itu, tim KPK sempat tertahan beberapa waktu sambil menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urin.

"Petugas sempat dicegah dan kemudian dicari identitasnya, betul sampai kemudian diproses di situ ditanya-tanya seterusnya sampai kemudian seperti yang tadi disampaikan, tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat (kejahatan), tentunya demi pengamanan di situ," kata Ali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.