7 Poin Sinergi TNI-Polri, Ini Isinya...

Kompas.com - 28/01/2020, 13:02 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan), didampingi KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman (kiri) memberikan konferensi pers seusai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut mengangkat tema Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan), didampingi KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman (kiri) memberikan konferensi pers seusai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut mengangkat tema Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan tujuh poin penekanan sinergi TNI-Polri dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadi mengatakan, poin pertama adalah P5, yang meliputi proper, planing, prevent, pissful, dan performance.

"Jadi perencanaan yang baik akan menghindari performance yang kurang baik," ujar Hadi saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2020, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Poin kedua adalah peningkatan kesiapsiagaan dan komando kewilayahan. Poin ini bertujuan supaya TNI-Polri terus berkoordinasi mengamankan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Panglima Ingatkan TNI-Polri Harus Bersinergi, Jangan Berebut Peran

Ketiga, antisipasi kerawanan pemilu, politik identitas, dan pemantauan di titik kerawanan wilayah.

Keempat, turunkan ego sektoral antar-instansi. Kemudian kelima, tingkatkan kepekaan, kepedulian, dan refleksi diri.

Keenam, menjaga kepercayaan TNI dan Polri di tengah masyarakat. Terakhir, netralitas TNI terkait dengan Pilkada Serentak 2020.

Hadi mengatakan bahwa sinergi sangat penting untuk stabilitas keamanan nasional.

"Pada dasarnya sinergi ini bisa terjadi karena ada ketulusan dan keikhlasan kita semua untuk menyatukan di institusi besar yang memiliki kekuatan besar," kata Hadi.

Baca juga: TNI dan Polri Siap Bersinergi Amankan Pilkada 2020 dan PON di Papua

Dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2020, rapat dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Marsekal Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Sedangkan rapim tersebut dihadiri 359 peserta yang terdiri dari 186 pejabat Mabes TNI dan 173 pejabat Polri.

Adapun tema yang diangkat adalah "Dilandasi profesionalitas, soliditas, dan sinergitas, TNI-Polri siap mengamankan Pilkada Serentak 2020 serta mengawal pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia maju".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X