Panglima Ingatkan TNI-Polri Harus Bersinergi, Jangan Berebut Peran

Kompas.com - 28/01/2020, 12:30 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan), didampingi KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman (kiri) memberikan konferensi pers seusai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut mengangkat tema Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan), didampingi KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman (kiri) memberikan konferensi pers seusai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut mengangkat tema Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan TNI-Polri akan terus mempertahankan sinergitas, termasuk ketika menghadapi suatu perubahan zaman.

"Di era sekarang pun, kita juga diingatkan bahwa Sinergitas harus dipertahankan," ujar Hadi saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Sinergitas itu, kata Hadi, tampak pada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dalam aturan tersebut, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara.

Baca juga: Jokowi Perintahkan TNI-Polri Terdepan Jaga Kedaulatan NKRI

Kemudian mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945.

Termasuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Aturan itu juga sejalan dengan Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Di mana tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, dari masing-masing tugas pokok tersebut pasti ada irisan atau bersinggungan.

Namun, irisan tersebut bukan menjadi wilayah TNI-Polri saling berebut mengambil peran.

"Justru kebalikan cara berpikir bahwa wilayah-wilayah itu adalah menjadi medan tugas, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kita sebut dengan sinergitas itu sendiri," ungkap Hadi.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Rapim Terkait Pilkada Serentak dan PON 2020

Dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2020, rapat dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Marsekal Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Adapun tema yang diangkat adalah "Dilandasi profesionalitas, soliditas, dan sinergitas, TNI-Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020 serta mengawal pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia maju."

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X