Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 23/01/2020, 15:48 WIB
Ketua Komisi III DPR Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Komisi III DPR Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan, salah satu alasan pembentukan panja adalah karena pihaknya curiga ada dalang atau auktor intelektualis di balik orang-orang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

"Saya pengin tahu nanti dalam Panja, siapa sih auktor intelektualis yang ada di belakang ini selain orang-orang ini kalau memang ada," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Perburuan Aset Tersangka Korupsi Jiwasraya oleh Kejagung...

Herman menduga, kasus Jiwasraya tak hanya melibatkan satu atau dua orang. Tetapi, di balik itu, ada pihak lain yang menjadi dalang.

Pasalnya, kata Herman, jumlah uang yang dikorupsi di perusahaan pelat merah ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Untuk mencuri uang sebesar itu, lanjutnya, diperlukan uang yang jumlahnya juga tak kalah besar.

"Kami menduga untuk menggarong uang belasan triliun pasti pakai uang juga, enggak mungkin pakai air ludah garong uang sekian triliun. Itu menurut saya yang berlatar belakang pengusaha. Pasti uang mancing uang," ujarnya.

Menurut Herman, selain menangkap pihak-pihak yang terlibat, yang tak kalah penting dari kasus ini adalah mengembalikan uang nasabah yang jumlahnya tidak sedikit.

Herman yakin, dengan membentuk Panja, upaya ini bisa diwujudkan.

Oleh karenanya, ia yakin bahwa keberadaan Panja tak akan mengintervensi penyelidikan hukum yang tengah berlangsung.

"Kita tidak bisa suudzon bahwa mencurigai menduga boleh-boleh saja, namun fungsi panja nanti bukan berarti mengimtervensi kerja-kerja penyidikan," kata dia.

Baca juga: DPR Tuding OJK Tak Selami Lebih Dalam Kasus Jiwasraya

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III akan membentuk Panja Jiwasraya setelah menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Desmond dalam rapat kerja Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"DPR akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya," kata Desmond.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X