Kementerian PPPA Nilai Anak Kecanduan Gawai Masalah "Parenting Skill"

Kompas.com - 14/01/2020, 19:57 WIB
Ilustrasi anak main gadget ShutterstockIlustrasi anak main gadget

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar menyebutkan bahwa banyaknya anak-anak yang kecanduan bermain gadget atau gawai merupakan masalah parenting skill atau kemampuan mendidik anak.

" Orangtua kesal karena anaknya kecanduan gawai, padahal itu masalahnya bukan pada anaknya. Itu masalah parenting skill," ujar Nahar di Kantor Kemen PPPA, Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Selasa (14/1/2020).

Nahar mengatakan, apabila anak kecanduan gawai, maka tidak seharusnya mereka disalahkan.

Baca juga: Sepanjang 2020, Menteri PPPA Akan Fokus Penanganan Kasus Kekerasan

Sebab, anak tersebut mendapatkan gawai tersebut juga dari orangtua.

"Kalau anak kecanduan gawai ya jangan salahkan anaknya dong, siapa yang kasih gawai itu? Siapa yang harus mendidik anak agar tidak kecanduan gawai?" kata dia.

Oleh karena itu, orangtua tidak boleh melempar tanggung jawab apalagi melakukan kekerasan kepada anak.

Mereka harus bisa mengasah kemampuan mendidik anak untuk mengedukasi anaknya.

Baca juga: Menteri PPPA Ingin Hak Perempuan dan Anak di Pengungsian Banjir Terpenuhi

Menurut Nahar, orang tua yang tidak memiliki kemampuan mengasuh anak termasuk kategori orangtua yang bermasalah.

Dengan demikian, kata dia, diperlukan pengasuhan alternatif terhadap anak.

"Pengasuhan alternatif itu kalau seandainya orangtua melakukan kekerasan, apalagi kekerasan fisik pada anak. Itu sudah tidak layak menjadi orangtua," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X