Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/01/2020, 13:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro menanggapi kemungkinan pemanggilan oleh Komisi Yudisial (KY) soal putusan uji materi aturan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDI Perjuangan.

"Ya kita lihat dulu dalam hal apa obyek pemanggilan itu, " ujar Andi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Jika Ada Laporan, KY Bisa Panggil Hakim MA Pembuat Fatwa PAW Caleg PDI-P

 

Sebab, menurutnya tindakan MA yang memutus perkara uji materi aturan PAW caleg PDI Perjuangan sesuai dengan teknis yudisial.

"Kalau soal tindakan MA yang memutus perkara uji materi PAW caleg PDIP, bukankah hal itu menyangkut masalah teknis yudisial," lanjutnya.

Baca juga: Dinilai Tak Wajar, Begini Isi Fatwa MA soal PAW Caleg PDI Perjuangan

 

Andi menegaskan, peraturan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY sudah mengatur batas-batas kewenangan kedua lembaga.

"Peraturan bersama antara MA dan KY sudah mengatur batas-batas kewenangan kedua lembaga dalam melaksanakan fungsi pengawasan," tambah Andi.

Baca juga: Putusan MA Terkait Penghitungan Suara Berpeluang Timbulkan Suap

Sebelumnya, Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari menyatakan, pihaknya belum berencana memanggil Hakim MA yang mengeluarkan putusan uji materi Pasal 54 Ayat 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ataupun hakim yang mengeluarkan fatwa terkait putusan PKPU.

Putusan tersebut terkait pergantian antar-waktu (PAW) caleg PDI Perjuangan di DPR RI.

Menurut dia, pemanggilan baru akan dilakukan jika ada pihak yang melakukan pelaporan ke KY.

Aidul mengatakan, jika ada pelaporan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan berkas terlebih dahulu.

Kemudian, KY akan memutuskan apakah memanggil hakim terkait atau tidak.

"Apakah akan diperiksa hakim agung yang bersangkutan akan tergantung hasil dari pemeriksaan pendahuluan," kata Aidul saat dihubungi Kompas.com, (13/1/2020).

Aidul juga menegaskan, KY tidak berhak menilai benar atau salahnya putusan MA. Kata dia, fatwa MA tidak bersifat mengikat.

"Fatwa MA bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, melainkan hanya pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya," ujar dia.

KY, kata dia, hanya akan melaksanakan kewenangan jika ada pelaporan ada dugaan pelanggaran etik hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

"Kewenangan KY apabila hakim agung dalam memeriksa perkara atau melaksanakan kewenangan, termasuk dalam membuat fatwa, menunjukkan indikasi ada dugaan pelanggaran kode etik hakim, termasuk dugaan atas tidak netral atau terkesan tidak netral dalam menangani suatu perkara atau dalam melaksanakan kewenangannya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Nasional
PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.