Kompas.com - 09/01/2020, 09:36 WIB
Presiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020). DOK SETPRES RIPresiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, masyarakat di Natuna, khususnya para nelayan harus mendapatkan rasa aman atas ancaman masuknya kapal-kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus kompak dalam menangani sengketa di perairan Natuna.

Tak hanya pemerintah, semua partai politik pun harus satu suara mendukung sikap tegas pemerintah.

"Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah opisisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak," kata Mustafa Kamal di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Jokowi Kunjungi Natuna, Sekjen PKS Nilai Kehadiran Simbolik Tak Cukup

PKS sebagai salah satu partai yang tidak berada di pemerintah pun akan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan di Natuna.

Mustafa juga mendorong pemerintah untuk tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia seharusnya memiliki dampak yang besar, terutama untuk memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna, itu silakan," ujarnya.

Baca juga: Upaya Indonesia Usir Kapal China di Natuna, Kirim 470 Nelayan hingga Tegaskan soal Kedaulatan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.