JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal pencari ikan dan coast guard milik China tak kunjung angkat kaki dari perairan Natuna.
Kehadiran kapal-kapal dari Negera Tirai Bambu itu tak lantas membuat Indonesia berdiam diri.
Strategi pun dilancarkan, mulai dari diplomasi hingga gelar operasi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kapal China yang tak kunjung keluar dari Natuna dinilai sebagai upaya untuk memprovokasi Indonesia.
Terlebih, penghuni kapal-kapal China itu sempat menolak pergi dan tetap kukuh bahwa kehadirannya di Natuna sah,
Hal itu terjadi ketika petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkomunikasi dan berusaha mengusir kapal China beberapa hari lalu.
Di sisi lain, TNI tetap berpegang teguh pada rule of engagement atau aturan pelibatan yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional dalam usaha mengusir kapal-kapal China.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Sedangkan, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
Kirim 470 nelayan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengirim 470 nelayan ke perairan Natuna.
"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan, sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya yang mendaftar mau datang ke sana untuk meramaikan Natuna," ujar Mahfud di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Baca juga: Menko Polhukam Kerahkan 470 Nelayan ke Natuna
Mahfud menjelaskan para nelayan yang mendaftar berasal dari daerah Pulau Jawa.
Ia mengatakan, sebelumnya juga terdapat nelayan asal Makassar dan Maluku yang menghubunginya untuk turut serta ke Natuna.