Jokowi Kunjungi Natuna, Sekjen PKS Nilai Kehadiran Simbolik Tak Cukup

Kompas.com - 09/01/2020, 08:15 WIB
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mustafa Kamal mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo yang hadir langsung ke perairan Natuna harus disertai tindakan yang konkret untuk menghalau kapal-kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Langkah konkret di lapangannya juga harus ada, karena kita tahu semua dalam konflik di China Selatan ini negara lain pun sudah ada masalah. Ketika tidak ada gerakan yang nyata dan hanya simbolik itu tidak cukup," kata Mustafa di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (9/1/2020).

Mustafa Kamal juga mendorong pemerintah untuk tidak ada tawar menawar terkait kedaulatan Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Baca juga: Fadli Zon: Kalau Masih Ada Kapal China, Kunjungan Jokowi ke Natuna Tak Dianggap


Ia mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia seharusnya memiliki dampak yang besar, terumata untuk memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna, itu silakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mustafa mengatakan, terkait dengan persoalan Natuna, semua partai politik harus mendukung pemerintah, kompak dan satu suara.

PKS pun akan mendukung penuh langkah pemerintah soal kedaulatan di Natuna.

"Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah oposisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak," ujar Mustafa Kamal.

Baca juga: Kemendagri Nilai Usulan Natuna Jadi Provinsi Tak Realistis, Ini Alasannya...

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Jokowi: Dari Dulu sampai Sekarang, Natuna adalah Indonesia

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X