Upaya Indonesia Usir Kapal China di Natuna, Kirim 470 Nelayan hingga Tegaskan soal Kedaulatan

Kompas.com - 09/01/2020, 08:34 WIB
Presiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020). DOK SETPRES RIPresiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal pencari ikan dan coast guard milik China tak kunjung angkat kaki dari perairan Natuna.

Kehadiran kapal-kapal dari Negera Tirai Bambu itu tak lantas membuat Indonesia berdiam diri.

Strategi pun dilancarkan, mulai dari diplomasi hingga gelar operasi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kapal China yang tak kunjung keluar dari Natuna dinilai sebagai upaya untuk memprovokasi Indonesia.

Terlebih, penghuni kapal-kapal China itu sempat menolak pergi dan tetap kukuh bahwa kehadirannya di Natuna sah,

Hal itu terjadi ketika petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkomunikasi dan berusaha mengusir kapal China beberapa hari lalu.

Di sisi lain, TNI tetap berpegang teguh pada rule of engagement atau aturan pelibatan yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional dalam usaha mengusir kapal-kapal China.

Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sedangkan, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Nasional
Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Nasional
Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Nasional
Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Nasional
Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X