Demokrat Dukung DPR Bentuk Pansus Terkait Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 07/01/2020, 18:39 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung DPR membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kasus Jiwasraya.

"Oh, kita mendukung. Kita dukung keberadaan Pansus (Jiwasraya) itu supaya jelas," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Syarief mengatakan, meskipun Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan pembentukan pansus terkait Jiwasraya belum perlu dilakukan, ia menilai pansus perlu dibentuk agar duduk persoalan Jiwasraya jelas. 

"Dan itu berarti, proses yang sudah dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, itu saya pikir silakan saja bergulir. Nah, tinggal DPR nanti menilai, apakah akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak," ujar dia. 

Baca juga: Kejagung Panggil Lima Saksi soal Jiwasraya, Satu di Antaranya Mangkir

Lebih lanjut, Syarief mendukung upaya pemerintah dalam mengungkap kasus Jiwasraya.

Ia mengatakan, jika ada aliran yang ilegal dalam Jiwasraya, itu harus dibuka ke publik.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal ini dilakukan lantaran Komisi XI akan lebih dulu melakukan rapat gabungan dengan sejumlah pemangku kebijakan.

“Belum perlu membuat Pansus Jiwasraya. Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini,” kata Gito ketika dihubungi wartawan, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Pimpinan BPK dan KPK Bertemu, Tak Bahas Korupsi Jiwasraya

Dito mengatakan, saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan beberapa langkah penyelamatan, di antaranya pembentukan holding asuransi dan penjualan anak usaha Jiwasraya Putra.

Pada waktu sama, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus hukum yang terjadi di tubuh Jiwasraya.

“Komisi XI DPR belum mendapat penjelasan dari Menteri BUMN karena kan Jiwasraya itu BUMN. Dalam rapat gabungan itu kami ingin meminta penjelasan dari semua pihak terkait,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

Nasional
Indonesia Buka Pintu Wisata 'Travel Bubble' Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Indonesia Buka Pintu Wisata "Travel Bubble" Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Nasional
Pastikan 'Bed Occupancy Rate' RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pastikan "Bed Occupancy Rate" RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.