Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kompas.com - 12/12/2019, 19:19 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 Chandry Suanda alias Afung (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITerdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 Chandry Suanda alias Afung (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung bersama dua rekannya bernama Zulfikar dan Doddy Wahyudi terbukti melakukan korupsi.

Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan kuota impor bawang putih.

"Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Chandry Suanda alias Afung dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara," kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membaca surat tuntutan di persidangan, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Penyidikan Selesai, I Nyoman Dhamantra Segera Disidang

Jaksa juga menuntut Afung membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Di sisi lain, jaksa menuntut agar Doddy dan Zulfikar dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa hal yang memberatkan adalah perbuatan ketiganya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Secara khusus, jaksa menilai Afung tidak sepenuhnya jujur di persidangan.

Sementara hal yang meringankan Afung adalah bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Hal yang meringankan Doddy dan Zulfikar adalah bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif.

Jaksa memandang, ketiganya terbukti menyuap mantan anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra sebesar Rp 2 miliar dari kesepakatan yang dijanjikan, yakni Rp 3,5 miliar.

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan melalui perantara orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan Elviyanto.

Baca juga: Terdakwa Mengaku Sepakat dengan Orang Kepercayaan Dhamantra soal Fee Rp 3,5 Miliar

"Perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena timbul kehendak yang sama, yaitu dalam rangka pengurusan kuota impor bawang putih untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor bagi kepentingan terdakwa I Chandry Suanda alias Afung selaku importir," kata jaksa.

Ketiganya dianggap jaksa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X