Kompas.com - 10/12/2019, 10:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Diketahui, Perludem yang mengajukan permohonan bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoal Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang memuat aturan tentang mantan narapidana mencalonkan diri di Pilkada.

"Kami menaruh harapan besar bahwa MK akan mengabulkan permohonan uji materi kami atas pencalonan mantan napi, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang rencananya akan diputus pada Rabu, 11 Desember 2019 pukul 10.00 WIB mendatang," kata Titi kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Eks Koruptor Tetap Boleh Maju Pilkada, Ini Sikap Parpol-parpol...

Pihaknya menaruh harapan besar pada perkara ini lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal memuat larangan mantan napi korupsi maju di Pilkada 2020 dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada.

Jika MK mengabulkan perkara tersebut, maka akan ada kejelasan soal larangan eks koruptor mencalonkan diri di Pilkada.

Hal ini bakal menjadi angin segar supaya Pilkada menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.

"Kalau tidak dengan putusan MK, di tengah kondisi DPR yang tidak ingin mengubah UU Pilkada, maka polemik soal ini tidak akan pernah berhenti," ujar Titi.

Baca juga: Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, PAN: Kami Punya Mekanisme Sendiri

Titi menambahkan, apabila MK mengabulkan perkara itu, aturan soal eks koruptor maju di Pilkada langsung serta merta berlaku, bahkan tanpa perlu mengubah PKPU.

Namun demikian, demi kepastian hukum, sudah semestinya putusan tersebut kemudian dituangkan dalam PKPU pencalonan.

Menurut Titi, KPU masih punya cukup waktu untuk mengubah PKPU itu jika memang MK mengabulkan permohonan pihaknya.

"Perubahan PKPU sebagai tindak lanjut teknis atas putusan MK saya kira bisa segera dilakukan setelah putusan MK dibacakan. Meski tahapan sudah berlangsung Pilkada 2020, namun masih cukup waktu untuk melakukan perubahan sebab proses pencalonan sendiri baru akan dilakukan pada Juli 2020," kata Titi.

Diberitakan, KPU resmi menerbitkan PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Berdasarkan dokumen salinan yang diterima Kompas.com, PKPU tersebut dicatat sebagai PKPU Nomor 18 tahun 2019. PKPU itu resmi ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Baca juga: KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Dari sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak satupun syarat yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon. Padahal, KPU sebelumnya berencana memuat larangan tersebut dalam PKPU ini.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Meski begitu, ada aturan tambahan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang meminta partai politik untuk mengutamakan calon kepala daerah bukan seorang mantan terpidana korupsi. Aturan itu dimuat dalam dua ayat, yaitu Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4). 

 

Kompas TV

Pergoki sejumlah Aparatur Sipil Negara atau ASN yang kabur dari acara syukuran satu tahun kepemimpinan di Kota Serang, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuluddin marah-marah. Wakil wali kota tersebut bahkan menggembok gerbang Pusat Pemerintahan Kota Serang.                                                    

Kesal sejumlah ASN kabur dari acara satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Wakil Wali Kota Serang Subadri marah-marah melalui pengeras suara agar para ASN tidak meninggalkan acara pengajian di halaman Puspemkot Serang.                                                      

Geram imbauan tak didengar, Subadri mengejar puluhan ASN yang siap tancap gas meninggalkan acara pengajian. ASN yang sudah siap pulang diminta putar balik untuk mengikuti pengajian bulanan yang sekaligus memperingati satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Untuk meningkatkan kedisiplinan, Subadri akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang kabur dari acara itu.                

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.