Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancara eksklusif Kompas.com dengan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

"Birokrasi. Birokrasi kita, itu kalau di eksekutif harus disederhanakan," ujar Mahfud.

Baca juga: Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Menurut Mahfud, korupsi kerap kali terjadi di jajaran eselon II dan III.

Hal ini pula yang membuat Presiden Joko Widodo sempat meluncurkan rencana penghapusan eselon-eselon tersebut.

Pasalnya, berkali-kali pula Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada para jajaran eselon itu, tetapi korupsi tetap saja dilakukan.

"Korupsi kita itu terjadi biasanya di eselon II-III. Oleh sebab itu, Pak Jokowi menyatakan harus dihapus," kata dia.

"Karena sudah berkali-kali diberitahu, enggak dengar kalau bukan robot. Kalau robot kan tinggal disetel saja. Sama langkahnya," lanjut dia.

Baca juga: Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Rencana penghapusan eselon itu sendiri, kata Mahfud, dilakukan untuk menunjukkan bahwa untuk bebas korupsi, dimulai dari birokrasi yang bersih.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan menyederhanakan birokrasi di kementerian dengan memangkas jabatan eselon III dan IV tahun depan.

Jokowi menilai, penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan supaya birokrasi dapat berjalan lebih cepat melakukan perubahan di tengah perkembangan global yang begitu cepat saat ini.