Kompas.com - 09/12/2019, 08:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancara eksklusif Kompas.com dengan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

"Birokrasi. Birokrasi kita, itu kalau di eksekutif harus disederhanakan," ujar Mahfud.

Baca juga: Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Menurut Mahfud, korupsi kerap kali terjadi di jajaran eselon II dan III.

Hal ini pula yang membuat Presiden Joko Widodo sempat meluncurkan rencana penghapusan eselon-eselon tersebut.

Pasalnya, berkali-kali pula Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada para jajaran eselon itu, tetapi korupsi tetap saja dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Korupsi kita itu terjadi biasanya di eselon II-III. Oleh sebab itu, Pak Jokowi menyatakan harus dihapus," kata dia.

"Karena sudah berkali-kali diberitahu, enggak dengar kalau bukan robot. Kalau robot kan tinggal disetel saja. Sama langkahnya," lanjut dia.

Baca juga: Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Rencana penghapusan eselon itu sendiri, kata Mahfud, dilakukan untuk menunjukkan bahwa untuk bebas korupsi, dimulai dari birokrasi yang bersih.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan menyederhanakan birokrasi di kementerian dengan memangkas jabatan eselon III dan IV tahun depan.

Jokowi menilai, penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan supaya birokrasi dapat berjalan lebih cepat melakukan perubahan di tengah perkembangan global yang begitu cepat saat ini.

 

Kompas TV

Seorang tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meninggal dunia di Serawak, Malaysia, diduga menjadi korban pembunuhan.

Pemkab Trenggalek mendatangi rumah keluarga Ilyas Setiawan, TKI yang meninggal di Malaysia.

Almarhum Ilyas Setiawan diduga dibunuh sebelum ditemukan meninggal di lokasi kerjanya di areal perkebunan sawit.


Tetangga dan kerabat masih berdatangan ke rumah korban yang berada di Desa Parakan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk mengucapkan duka cita dan memberi dukungan kepada keluarga korban.

Menurut kakak korban, adiknya sudah 2 tahun bekerja di Malaysia. Sebelum dikabarkan meninggal, korban rutin berkomunikasi dengan keluarganya di Trenggalek.

Keluarga berharap jenazah Ilyas Setiawan segera dipulangkan ke tanah air dan kasusnya dapat diusut tuntas. 

Kasus kriminal mengenai pembunuhan terhadap tenaga kerja Indonesia bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya, ada pula berita mengenai tindak kekerasan yang dialami para pahlawan devisa negara ini. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.