Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Kompas.com - 09/12/2019, 08:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancara eksklusif Kompas.com dengan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

"Birokrasi. Birokrasi kita, itu kalau di eksekutif harus disederhanakan," ujar Mahfud.

Baca juga: Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Menurut Mahfud, korupsi kerap kali terjadi di jajaran eselon II dan III.

Hal ini pula yang membuat Presiden Joko Widodo sempat meluncurkan rencana penghapusan eselon-eselon tersebut.

Pasalnya, berkali-kali pula Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada para jajaran eselon itu, tetapi korupsi tetap saja dilakukan.

"Korupsi kita itu terjadi biasanya di eselon II-III. Oleh sebab itu, Pak Jokowi menyatakan harus dihapus," kata dia.

"Karena sudah berkali-kali diberitahu, enggak dengar kalau bukan robot. Kalau robot kan tinggal disetel saja. Sama langkahnya," lanjut dia.

Baca juga: Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Rencana penghapusan eselon itu sendiri, kata Mahfud, dilakukan untuk menunjukkan bahwa untuk bebas korupsi, dimulai dari birokrasi yang bersih.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan menyederhanakan birokrasi di kementerian dengan memangkas jabatan eselon III dan IV tahun depan.

Jokowi menilai, penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan supaya birokrasi dapat berjalan lebih cepat melakukan perubahan di tengah perkembangan global yang begitu cepat saat ini.

 

Kompas TV

Seorang tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meninggal dunia di Serawak, Malaysia, diduga menjadi korban pembunuhan.

Pemkab Trenggalek mendatangi rumah keluarga Ilyas Setiawan, TKI yang meninggal di Malaysia.

Almarhum Ilyas Setiawan diduga dibunuh sebelum ditemukan meninggal di lokasi kerjanya di areal perkebunan sawit.


Tetangga dan kerabat masih berdatangan ke rumah korban yang berada di Desa Parakan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk mengucapkan duka cita dan memberi dukungan kepada keluarga korban.

Menurut kakak korban, adiknya sudah 2 tahun bekerja di Malaysia. Sebelum dikabarkan meninggal, korban rutin berkomunikasi dengan keluarganya di Trenggalek.

Keluarga berharap jenazah Ilyas Setiawan segera dipulangkan ke tanah air dan kasusnya dapat diusut tuntas. 

Kasus kriminal mengenai pembunuhan terhadap tenaga kerja Indonesia bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya, ada pula berita mengenai tindak kekerasan yang dialami para pahlawan devisa negara ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com