Kekhawatiran Munculnya Oligarki...

Presiden Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hingga saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi.

Baca juga: Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Sedangkan dua parpol lain yang menjadi mitra koalisi PKS bersama Gerindra, yakni PAN dan Demokrat, belum menyatakan sikap.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia berharap PAN dan Demokrat tetap menjadi oposisi.

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah akan tercipta sistem oligarki dan pemerintahan berjalan tanpa ada kekuatan penyeimbang.

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tetapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Ia menilai, oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

Baca juga: Presiden PKS: Saat Ini Oligarki Luar Biasa, Pilkada Langsung Masih Lebih Baik

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil, misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucap dia.

Pemilu Tak Langsung

Belakangan, panggung politik diramaikan dengan wacana perubahan sistem pemilihan umum secara tak langsung.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto berpendapat, munculnya wacana pemilu tidak langsung menunjukkan adanya pergeseran demokrasi ke arah oligarki.

Setidaknya muncul dua wacana pemilu di tengah rencana amendemen UUD 1945, yakni wacana presiden kembali dipilih oleh MPR dan Pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Baca juga: PKS Khawatir jika Tak Ada Oposisi, Pemerintahan Akan Jadi Oligarki

"Wacana para elite politik beberapa waktu belakangan ini tentang pemberlakuan pemilu tidak langsung, bisa membuka ruang yang sangat terbuka tumbuh suburnya oligarki demokrasi," ujar Didik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).