Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Kompas.com - 12/10/2019, 06:15 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar jangan sampai terbentuk sistem oligarki di antara Pimpinan MPR RI.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu sembilan pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.

"Saya melihat ini susunan pimpinan MPR yang terbaik, mudah-mudahanan mereka memenuhi harapan rakyat. Harmoni, kerukunan, jangan sampai jadi oligarki," ujar Prabowo, seusai pertemuan.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka

Sistem oligarki merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang hanya dijalankan oleh kelompok tertentu.

Prabowo menekankan bahwa MPR harus bekerja untuk membela kepentingan rakyat.

Ia berharap sepuluh pimpinan MPR yang berasal dari sembilan fraksi partai politik dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu mewakili keinginan masyarakat.

"Semua harus berlomba bela kepentingan rakyat. Itu harapan saya, selamat bekerja. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa, mereka mewakili dan membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Prabowo Tegaskan Siap Bantu Pemerintah

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dari jurnalis. Hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak terlihat menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah topik. Amendemen UUD 1945 demi menghidupkan haluan negara salah satunya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan bahwa Prabowo setuju dengan rencana amendemen UUD 1945.

"Pak Prabowo setuju dengan amendemen. Tentu Pak Prabowo menyerahkan teknisnya kepada teman-teman untuk dibahas," ujar Jazilul.

Prabowo, lanjut Jazilul, memberikan dua poin masukan terkait amendemen.Pertama, soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Jazilul mengatakan poin soal integrasi berangkat dari polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belum lama ini.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyampaikan strategi agar persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul. 

 

Kompas TV Usai memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertatap muka di Istana Merdeka, Prabowo Subianto mengungkapkan apa saja yang menjadi pembicaraan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait ekonomi, pertahanan negara, kondisi politik dan keamanan. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mendukung gagasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kemudian Prabowo juga menyampaikan bahwa Gerindra siap membantu pemerintah jika diperlukan, Prabowo Subianto juga menegaskan tidak ada oposisi di Indonesia. Prabowo juga menyampaikan bahwa ia akan datang dalam pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019. #JokoWidodo #PrabowoSubianto #Koalisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com