Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Kompas.com - 26/10/2019, 07:53 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan dan sekaligus melantik 12 orang wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019).

Dari jumlah itu, tujuh orang adalah politisi serta pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Artinya, hanya lima orang yang merupakan profesional murni di bidangnya.

Wakil menteri yang berasal dari parpol yakni Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP), Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (PDI-P), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Golkar), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra (PSI), serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Perindo).

Ada juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi (Ketua Relawan Projo) serta Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019).

Baca juga: Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta Timses dan Relawan

Sementara para wakil menteri yang dianggap profesional murni yakni Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum), Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryoatmojo (Dirut Bank Mandiri).

Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong (pejabat Badan Restorasi Gambut), serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu).

Baca juga: Resmi Dilantik Jokowi, Ini Ulasan Profil 12 Wakil Menteri

Penambahan wamen

Wakil menteri Jokowi yang jumlahnya mencapai 12 orang berbeda jauh ketimbang periode Jokowi-Jusuf Kalla lalu.

Saat itu, hanya ada tiga wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Semuanya profesional, bukan anggota parpol atau pun pendukung Jokowi pada pilpres.

Lalu, apa alasan Jokowi kini menambah wakil menteri sampai empat kali lipat dari sebelumnya?

"Karena kan Presiden ingin cepat kerjanya. Jadi harus dibantu oleh banyak orang," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Dulu Hanya 3 Wamen, Ini Alasan Jokowi Tambah Jumlahnya hingga 12

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com