Kekhawatiran Munculnya Oligarki...

Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Didik mengatakan, apabila oligarki sudah menguasai demokrasi, maka dipastikan cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh.

Menurut dia, pemerintahan oligarki akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan di masyarakat serta terpusatnya kekuasaan dan kekayaan.

"Kalau sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat," kata Didik.

Pemberlakuan sistem pemilu secara tidak langsung, lanjut Didik, berpeluang merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Presiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kalaupun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung perlu penyempuraan, sudah seharusnya dilakukan perbaikan bukan menggeser bandul demokrasi yang selama sudah berjalan baik, berjalan demokratis dan fair," tutur dia.

Secara terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman tak sepakat dengan wacana penerapan sistem pilkada melalui DPRD.

Sohibul menilai mekanisme pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh rakyat masih lebih baik ketimbang pemilihan oleh DPRD.

"Kami masih melihat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut Sohibul, pilkada yang dilakukan oleh DPRD dikhawatirkan justru akan melanggengkan praktik oligarki di pemerintahan.

Artinya, kekuasaan pemerintahan hanya akan dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Ia mencontohkan, jika anggota DPRD di suatu daerah terdiri dari 50 orang, kemungkinan jalannya pemerintahan akan dikendalikan oleh 50 orang itu saja.

"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki dalam politik kita sangat luar biasa. Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa. Karena ruang eksploitasinya itu semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini," ucap Sohibul.

Baca juga: Komposisi Kabinet Jokowi Jilid 2 Dinilai sebagai Wujud Pengaruh Oligarki Politik dan Ekonomi

"Karena itu, kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang besar dibanding ketika itu dilaksanakan oleh DPRD," katanya.

Di sisi lain, lanjut Sohibul, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan memperkecil peluang orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas untuk masuk ke dalam kekuasaan.

Sementara peluang itu terbuka lebar jika kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

"Kami berharap orang-orang berintegritas itu semakin banyak masuk dalam sirkulasi kekuasaan," kata Sohibul.