Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Kompas.com - 12/10/2019, 06:15 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar jangan sampai terbentuk sistem oligarki di antara Pimpinan MPR RI.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu sembilan pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.

"Saya melihat ini susunan pimpinan MPR yang terbaik, mudah-mudahanan mereka memenuhi harapan rakyat. Harmoni, kerukunan, jangan sampai jadi oligarki," ujar Prabowo, seusai pertemuan.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka

Sistem oligarki merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang hanya dijalankan oleh kelompok tertentu.

Prabowo menekankan bahwa MPR harus bekerja untuk membela kepentingan rakyat.

Ia berharap sepuluh pimpinan MPR yang berasal dari sembilan fraksi partai politik dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu mewakili keinginan masyarakat.

"Semua harus berlomba bela kepentingan rakyat. Itu harapan saya, selamat bekerja. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa, mereka mewakili dan membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Prabowo Tegaskan Siap Bantu Pemerintah

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dari jurnalis. Hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak terlihat menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah topik. Amendemen UUD 1945 demi menghidupkan haluan negara salah satunya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan bahwa Prabowo setuju dengan rencana amendemen UUD 1945.

"Pak Prabowo setuju dengan amendemen. Tentu Pak Prabowo menyerahkan teknisnya kepada teman-teman untuk dibahas," ujar Jazilul.

Prabowo, lanjut Jazilul, memberikan dua poin masukan terkait amendemen.Pertama, soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Jazilul mengatakan poin soal integrasi berangkat dari polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belum lama ini.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyampaikan strategi agar persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X