Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Kompas.com - 12/10/2019, 06:15 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar jangan sampai terbentuk sistem oligarki di antara Pimpinan MPR RI.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu sembilan pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.

"Saya melihat ini susunan pimpinan MPR yang terbaik, mudah-mudahanan mereka memenuhi harapan rakyat. Harmoni, kerukunan, jangan sampai jadi oligarki," ujar Prabowo, seusai pertemuan.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka


Sistem oligarki merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang hanya dijalankan oleh kelompok tertentu.

Prabowo menekankan bahwa MPR harus bekerja untuk membela kepentingan rakyat.

Ia berharap sepuluh pimpinan MPR yang berasal dari sembilan fraksi partai politik dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu mewakili keinginan masyarakat.

"Semua harus berlomba bela kepentingan rakyat. Itu harapan saya, selamat bekerja. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa, mereka mewakili dan membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Prabowo Tegaskan Siap Bantu Pemerintah

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dari jurnalis. Hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak terlihat menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah topik. Amendemen UUD 1945 demi menghidupkan haluan negara salah satunya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan bahwa Prabowo setuju dengan rencana amendemen UUD 1945.

"Pak Prabowo setuju dengan amendemen. Tentu Pak Prabowo menyerahkan teknisnya kepada teman-teman untuk dibahas," ujar Jazilul.

Prabowo, lanjut Jazilul, memberikan dua poin masukan terkait amendemen.Pertama, soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Jazilul mengatakan poin soal integrasi berangkat dari polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belum lama ini.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyampaikan strategi agar persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X