Profil Cak Kardi, Wajah Lama yang Dipilih Kembali Jadi Stafsus Jokowi

Kompas.com - 21/11/2019, 18:44 WIB
Sukardi Rinakit KOMPAS/PRIYOMBODOSukardi Rinakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Sukardi Rinakit sebagai staf khusus presiden.

Sukardi merupakan salah satu staf khusus Jokowi pada pemerintahan periode 2014-2019 yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Wajah lama selain Sukardi, ada pula Diaz Hendropriyono dan Ari Dwipayana.

Baca juga: Politikus PDI-P dan PSI Ini Juga Ditunjuk Jadi Stafsus Baru Jokowi


Ketiganya akan berkolaborasi dengan sembilan staf khusus presiden yang baru ditunjuk Presiden Jokowi.

Sebanyak tujuh dari sembilan itu berlatar belakang milenial

Sebelum masuk Istana, Sukardi atau yang akrab disapa Cak Kardi ini lebih dikenal sebagai seorang pengamat politik, budayawan sekaligus penulis buku.

Dia lahir di Madiun, 5 Juni 1963. Sukardi menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Kemudian, dia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di National University of Singapore.

Selesai menempuh pendidikan, Sukardi sempat menjadi staf peneliti di Center for strategic and International Studies ( CSIS).

Ia kemudian menjabat sebagai Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).

Cak Kardi kerap kali muncul sebagai pembicara di berbagai forum seminar, diskusi, wawancara di televisi sebagai pengamat politik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X