Pemerintah Beri Penghargaan kepada 10 Tokoh Pencegahan Stunting

Kompas.com - 15/11/2019, 12:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi penghargaan pada sosok yang aktif mencegah stunting, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi penghargaan pada sosok yang aktif mencegah stunting, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi penghargaan kepada sejumlah sosok yang aktif mencegah stunting. Penyerahan penghargaan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/11/2019)

Dalam sambutannya, Moeldoko bercerita saat pertama kali masuk ke Istana pada Januari 2018 lalu. Ia saat itu mengakui tidak tahu apa itu stunting, meskipun KSP memiiki tugas untuk pencegahan stunting.

"Secara jujur saya harus mengakui bahwa waktu saya masuk ke KSP ini ada program pencegahan stunting. Saya sendiri enggak ngerti apa itu stunting," kata Moeldoko.

Baca juga: Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu Stunting


"Setelah di sini baru paham. Oh stunting. Baru mengerti stunting definisinya gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis yang terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Ini menjadi sangat penting," sambungnya.

Moeldoko menyebut berkali-kali Presiden menyatakan pentingnya Indonesia memerangi stunting. Sebab, jika stunting sudah terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan akan membawa risiko berkepanjangan.

"Risikonya adalah anak-anak Indonesia jadi tidak punya daya saing," ujarnya.

Stunting, kata dia, telah menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 2-3 persen dari total Gross Domestic Peoduct (GDP). Sebab, stunting juga dapat berdampak tidak langsung terhadap tingkat pengangguran.

"Jadi, sungguh memprihatinkan kalau Indonesia masih dibebani masalah ini," kata dia.

Oleh karena itu lah, Moeldoko sangat menghargai masyarakat yang turut membantu memerangi stunting.

Baca juga: Angka Stunting di Jabar Melebihi Nasional

Menurut dia, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam lima tahun terakhir sedikit banyak mulai berdampak pada penurunan angka stunting. Angka stunting menurun cukup banyak.

"Pada 2018 dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 30,8 persen," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X