Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Stunting, Tiga Kementerian Buat Aplikasi Berbeda

Kompas.com - 14/10/2019, 19:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat aplikasi pencegah stunting.

Pihak ketiga kementerian itu memperkenalkan aplikasi mereka setelah Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi Anak Sehat.

Aplikasi tersebut merupakan sarana edukasi pencegahan stunting yang menyasar remaja putri dan rumah tangga pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Baca juga: Gelar Rapat Koordinasi, Wapres Ingatkan Dahsyatnya Dampak Stunting

Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuat aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dapat memantau perkembangan gizi anak.

 

Kemudian, Kementerian Desa membuat aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW) yang berguna untuk memantau pemberian lima paket layanan pencegahan stunting di desa.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pencegahan stunting tak bisa hanya melibatkan kementeriannya. Ia mengatakan, pencegahan stunting merupakan pekerjaan lintas kementerian.

"Saya kira ini tepat dan benar. Karena stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Kesehatan," ujar Nila setelah rapat di Kantor Wakil Presiden.

Baca juga: Angka Stunting di Maluku Tinggi, Ini Upaya Pemberantasannya

Ia juga menyampaikan, selama satu tahun berfokus pada pencegahannya, pemerintah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting pada balita dari 32,3 persen menjadi 30,8 persen.

Nila meyakini, angka tersebut bisa ditekan lagi ketika pencegahan stunting dilakukan oleh lintas kementerian seperti sekarang.

"Kan (sudah) 30,8 persen jadi turun 1,5 persen. Ini baru satu tahun dengan kami kerja sama koordinasi seperti ini. Jadi kami harap nanti kalau ini berjalan baik koordinasi ini, angka ini turun terus. Itu yang kami harapkan," ucap Nila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com