Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Kompas.com - 13/11/2019, 20:59 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD ketika ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (13/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenkopolhukam Mahfud MD ketika ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (13/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tidak perlu dievaluasi, tetapi diperkuat.

Hal ini disampaikan Mahfud menyusul pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang prihatin akan aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, sehingga meminta program deradikalisasi dievaluasi.

"Enggak (perlu dievaluasi), program deradikalisasi diperkuat saja karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya, tingkat antisipasi sudah oke tapi sekarang terjadi perluasan subyek," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru


Mahfud menyampaikan, perluasan subyek itu maksudnya mengenai pola penyerangan pelaku bom bunuh diri berubah-ubah. 

Ia mencontohkan, biasanya pelaku bom bunuh diri dilakukan laki-laki dewasa, tetapi ada juga yang dilakukan wanita, bahkan melibatkan anak-anak.

"Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikanlah, tetapi kuantitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani merasa prihatin atas meledaknya bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi.

Puan meminta semua pihak mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi memang ada hal yang kemudian harus kita antisipasi bersama-sama, ini bukan cuma tugas dari kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat bahwa ada hal yang memang harus kita antisipasi ke depannya untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Bom Bunuh Diri di Medan Ancaman Radikalisme

Puan pun meminta kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian, hingga TNI dalam menjalankan program deradikalisasi dievaluasi.

" Deradikalisasi ini harus kita evaluasi, bagaimana peran dari BNPT kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini karena masuknya itu sudah ke wilayah umum," ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X