Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Kompas.com - 13/11/2019, 20:59 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD ketika ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (13/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenkopolhukam Mahfud MD ketika ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (13/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tidak perlu dievaluasi, tetapi diperkuat.

Hal ini disampaikan Mahfud menyusul pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang prihatin akan aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, sehingga meminta program deradikalisasi dievaluasi.

"Enggak (perlu dievaluasi), program deradikalisasi diperkuat saja karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya, tingkat antisipasi sudah oke tapi sekarang terjadi perluasan subyek," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru


Mahfud menyampaikan, perluasan subyek itu maksudnya mengenai pola penyerangan pelaku bom bunuh diri berubah-ubah. 

Ia mencontohkan, biasanya pelaku bom bunuh diri dilakukan laki-laki dewasa, tetapi ada juga yang dilakukan wanita, bahkan melibatkan anak-anak.

"Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikanlah, tetapi kuantitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani merasa prihatin atas meledaknya bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi.

Puan meminta semua pihak mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi memang ada hal yang kemudian harus kita antisipasi bersama-sama, ini bukan cuma tugas dari kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat bahwa ada hal yang memang harus kita antisipasi ke depannya untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Bom Bunuh Diri di Medan Ancaman Radikalisme

Puan pun meminta kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian, hingga TNI dalam menjalankan program deradikalisasi dievaluasi.

" Deradikalisasi ini harus kita evaluasi, bagaimana peran dari BNPT kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini karena masuknya itu sudah ke wilayah umum," ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X