"Siapa Bilang Pilkada Tidak Langsung Lebih Murah?"

Kompas.com - 08/11/2019, 20:35 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sistem pilkada tidak langsung tak menjamin biaya politik menjadi lebih rendah.

Secara materi, bisa jadi biaya pilkada tidak langsung lebih murah. Tetapi, dari segi biaya demokrasi, pilkada tidak langsung justru berpotensi menelan biaya lebih tinggi.

Feri mengomentari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa sistem pilkada langsung perlu dievaluasi. Sebab, mekanisme tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.

Baca juga: KPU Ingin Pilkada Tetap Libatkan Partisipasi Masyarakat


"Siapa bilang biaya pilkada tidak langsung murah? Kalau dari materil dana yang dikeluarkan iya, tapi dari biaya demokrasi, mungkin (pilkada) tidak langsung lebih mahal," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Feri mengatakan, penyelenggaraan pilpres secara langsung pun membutuhkan biaya yang tinggi. Tetapi, dari sistem tersebut, terbangun kehidupan berdemokrasi. 

Oleh karenanya, menurut Feri, melihat mekanisme pilkada tidak bisa hanya dari segi biaya, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Feri menilai, kaderisasi kepemimpinan daerah sudah berjalan dengan baik melalui pilkada langsung, dengan lahirnya kepala-kepala daerah yang berkualitas.

"Harga yang tinggi itu sangat pantas karena kita dapat banyak calon-calon pimpinan nasional yang baik," ujarnya.

Baca juga: KPU: Ada Masalah di Pilkada, tetapi Tak Berarti Diubah Jadi Tak Langsung

Feri melanjutkan, seharusnya, sistem pilkada serta pemilu tidak berubah-ubah. Sehingga, setiap stakeholder memahami mekanisme yang berlaku.

Justru, sistem pemilu yang berubah-ubah menyebabkan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu menjadi tidak tertib dan tidak efisien.

"Keajegan sistem pemilu membuat penyelenggara belajar membuatnya lebih baik. Jadi salah satu yam buat mahal ya sistem yang suka diubah-ubah itu," kata Feri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X