"Siapa Bilang Pilkada Tidak Langsung Lebih Murah?"

Kompas.com - 08/11/2019, 20:35 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sistem pilkada tidak langsung tak menjamin biaya politik menjadi lebih rendah.

Secara materi, bisa jadi biaya pilkada tidak langsung lebih murah. Tetapi, dari segi biaya demokrasi, pilkada tidak langsung justru berpotensi menelan biaya lebih tinggi.

Feri mengomentari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa sistem pilkada langsung perlu dievaluasi. Sebab, mekanisme tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.

Baca juga: KPU Ingin Pilkada Tetap Libatkan Partisipasi Masyarakat

"Siapa bilang biaya pilkada tidak langsung murah? Kalau dari materil dana yang dikeluarkan iya, tapi dari biaya demokrasi, mungkin (pilkada) tidak langsung lebih mahal," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Feri mengatakan, penyelenggaraan pilpres secara langsung pun membutuhkan biaya yang tinggi. Tetapi, dari sistem tersebut, terbangun kehidupan berdemokrasi. 

Oleh karenanya, menurut Feri, melihat mekanisme pilkada tidak bisa hanya dari segi biaya, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Feri menilai, kaderisasi kepemimpinan daerah sudah berjalan dengan baik melalui pilkada langsung, dengan lahirnya kepala-kepala daerah yang berkualitas.

"Harga yang tinggi itu sangat pantas karena kita dapat banyak calon-calon pimpinan nasional yang baik," ujarnya.

Baca juga: KPU: Ada Masalah di Pilkada, tetapi Tak Berarti Diubah Jadi Tak Langsung

Feri melanjutkan, seharusnya, sistem pilkada serta pemilu tidak berubah-ubah. Sehingga, setiap stakeholder memahami mekanisme yang berlaku.

Justru, sistem pemilu yang berubah-ubah menyebabkan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu menjadi tidak tertib dan tidak efisien.

"Keajegan sistem pemilu membuat penyelenggara belajar membuatnya lebih baik. Jadi salah satu yam buat mahal ya sistem yang suka diubah-ubah itu," kata Feri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X