Kompas.com - 08/11/2019, 20:35 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sistem pilkada tidak langsung tak menjamin biaya politik menjadi lebih rendah.

Secara materi, bisa jadi biaya pilkada tidak langsung lebih murah. Tetapi, dari segi biaya demokrasi, pilkada tidak langsung justru berpotensi menelan biaya lebih tinggi.

Feri mengomentari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa sistem pilkada langsung perlu dievaluasi. Sebab, mekanisme tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.

Baca juga: KPU Ingin Pilkada Tetap Libatkan Partisipasi Masyarakat

"Siapa bilang biaya pilkada tidak langsung murah? Kalau dari materil dana yang dikeluarkan iya, tapi dari biaya demokrasi, mungkin (pilkada) tidak langsung lebih mahal," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Feri mengatakan, penyelenggaraan pilpres secara langsung pun membutuhkan biaya yang tinggi. Tetapi, dari sistem tersebut, terbangun kehidupan berdemokrasi. 

Oleh karenanya, menurut Feri, melihat mekanisme pilkada tidak bisa hanya dari segi biaya, tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Feri menilai, kaderisasi kepemimpinan daerah sudah berjalan dengan baik melalui pilkada langsung, dengan lahirnya kepala-kepala daerah yang berkualitas.

"Harga yang tinggi itu sangat pantas karena kita dapat banyak calon-calon pimpinan nasional yang baik," ujarnya.

Baca juga: KPU: Ada Masalah di Pilkada, tetapi Tak Berarti Diubah Jadi Tak Langsung

Feri melanjutkan, seharusnya, sistem pilkada serta pemilu tidak berubah-ubah. Sehingga, setiap stakeholder memahami mekanisme yang berlaku.

Justru, sistem pemilu yang berubah-ubah menyebabkan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu menjadi tidak tertib dan tidak efisien.

"Keajegan sistem pemilu membuat penyelenggara belajar membuatnya lebih baik. Jadi salah satu yam buat mahal ya sistem yang suka diubah-ubah itu," kata Feri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.