Kompas.com - 24/10/2019, 09:06 WIB
Presiden RI, Joko Widodo melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan jajaran menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 untuk mewaspadai praktik-praktik korupsi yang dapat terjadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, para menteri mesti menyadari batasan-batasan yang diatur secara hukum seperti larangan menerima suap, gratifikasi, dan uang pelicin.

"Segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, kami sarankan untuk ditolak sejak awal," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019).

Apabila tidak bisa menolak, kata Febri, para menteri dapat melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam batas waktu 30 hari kerja.

Baca juga: KPK Imbau Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Laporkan LHKPN

Di samping itu, KPK juga mengajak para menteri untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi.

Febri menyebut, KPK telah bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk mencegah korupsi lewat beberapa program seperti pemetaan sektor rawan korupsi, survei persepsi integritas, pendidikan antikorupsi di sejumlah jenjang pendidikan hingga revitalisasi APIP.

"Jika pemberantasan korupsi, baik penindakan ataupun pencegahan dilakukan secara serius, maka hal tersebut dapat berkontribusi mengawal upaya menyejahterakan rakyat dan pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia," kata Febri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada pada menteri yang baru dilantik untuk tidak melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Jokowi kepada para menterinya, di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Nasional
Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Nasional
Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Nasional
PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Nasional
Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.