Idham Azis Jadi Calon Kapolri, Bagaimana Rekam Jejaknya?

Kompas.com - 23/10/2019, 16:57 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat mengunjungi Mapolres Metro Jakarta Utara, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis saat mengunjungi Mapolres Metro Jakarta Utara, Rabu (5/12/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Idham Azis menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Idham akan mengisi posisi kapolri yang ditinggalkan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Jenderal bintang tiga yang lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988.

Baca juga: Idham Azis Siap Gantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri

Saat ini, Idham menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Ia mulai menjabat sebagai Kabareskrim sejak Januari 2019.

Sebelumnya, Idham menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya di tahun 2017, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di 2016, Kapolda Sulawesi Tengah di 2014, hingga Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di 2013.

Idham dikenal berpengalaman di bidang reserse dan anti-teror. Diketahui, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Polri di tahun 2010.

Salah satu prestasinya adalah melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.

Saat itu, ia mendapat penghargaan dari Kapolri Sutanto, bersama dengan Tito Karnavian, rekan seangkatannya.

Idham juga menjadi anggota tim kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu presiden RI kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Baca juga: Jokowi Ajukan Idham Azis sebagai Calon Tunggal Kapolri

Hal itu terkait kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy.

Adapun Tommy divonis 10 tahun penjara dalam kasus tersebut. Ia pun menjalani hukuman di Nusakambangan dan keluar di tahun 2006.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah Jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah Jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
Mendagri: Perlu Pengelolaan Dana Desa Berbasis IT

Mendagri: Perlu Pengelolaan Dana Desa Berbasis IT

Nasional
Pegiat Antikorupsi Akan Layangkan JR UU KPK ke MK, Ini Bedanya dengan Gugatan Mahasiswa

Pegiat Antikorupsi Akan Layangkan JR UU KPK ke MK, Ini Bedanya dengan Gugatan Mahasiswa

Nasional
Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Investasi dan Sederhanakan Peraturan

Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Investasi dan Sederhanakan Peraturan

Nasional
Wapres: Bukan Berarti Tak Bersertifikat Tak Boleh Menikah, Itu Menakutkan

Wapres: Bukan Berarti Tak Bersertifikat Tak Boleh Menikah, Itu Menakutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X