Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Kompas.com - 23/10/2019, 07:01 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

5. Basuki Hadimuljono

Infrastruktur menjadi pembahasan utama yang diperbincangkan kala mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bertemu Jokowi.

Baca juga: Datang Ke Istana, Basuki Hadimuljono Disebut Netizen Menteri Nyentrik

Selain soal perkembangan mengenai sayembara desain ibu kota negara yang saat ini telah memasuki tahap penjelasan (aanwijzing).

Basuki menyatakan siap membantu Jokowi menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada.

"Saya dipanggil Presiden. Beliau yang menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucapnya.

6. Sofyan A Djalil

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memastikan akan menjabat pos menteri yang sama.

Baca juga: Profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang Kembali Dipanggil ke Istana

Pasalnya, masih banyak persoalan agraria, redistribusi lahan, dan reforma agraria yang masih terjadi. Apalagi, pemerintah menargetkan seluruh tanah telah terdaftar pada 2025.

Sofyan juga memastikan bahwa kementerian yang akan dipimpinnya tak akan mengalami perubahan nomenklatur seperti wacana yang berkembang selama ini.

"Tidak ada perubahan nomenklatur, tetap seperti yang lama. Presiden mempercayai saya, kehormatan bisa mengabdi kepada masyarakat dan negara di jabatan ini dan mungkin Presiden menganggap tugas yang lama belum selesai," kata dia.

7. Siti Nurbaya Bakar

Politisi Nasdem ini juga akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Siti Nurbaya Tetap Jabat Menteri LHK

Jabatan ini cukup seksi. Pasalnya, tak hanya mengurus soal keberlangsungan hutan, tetapi juga masalah perizinan pemanfaatan kawasan hutan.

"Saya minta izin Bapak, apa boleh saya sebutkan. Oke khusus Bu Siti boleh disebutkan, ada kewajiban penugasan melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan," terang Siti.

8. Moeldoko

Presiden meminta mantan Panglima TNI ini untuk membantunya kembali di Kabinet Kerja Jilid 2.

Baca juga: Moeldoko: Intinya Presiden Minta Saya Bantu Beliau

Namun, ia enggan menyebutkan nomenklatur kementerian atau lembaga yang bakal ia pimpin. Ia hanya mengatakan bahwa bidang yang ia urus tak berubah.

"Kalau diumumkan sekarang enggak seru dong. Besok saja. Intinya presiden meminta untuk saya bisa membantu beliau dan saya siap melaksanakan tugas. Bidangnya tidak berubah," kata Moeldoko.

9. Bambang Brodjonegoro

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mengaku, mendapat tawaran posisi baru dari Presiden.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com