Profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang Kembali Dipanggil ke Istana

Kompas.com - 22/10/2019, 19:27 WIB
Mantan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil Kompas TVMantan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) menemui Presiden Joko Widodo.

Ia akan kembali masuk ke dalam kabinet kerja jilid 2 di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pria kelahiran Aceh Timur, 23 September 1953 itu punya jam terbang cukup tinggi sebagai pemimpin kementerian.

Sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era SBY pula, Sofyan pernah menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia.

Baca juga: Mengenal Sofyan Djalil, Orang Pertama Menjabat Lima Pos Menteri Berbeda

Sementara itu, di Kabinet Kerja, Sofyan telah mencicipi tiga kementerian.

Pada 2014, begitu kabinet baru diumumkan, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kemudian, saat presiden melakukan reshuffle tahun 2015, ia dipindahkan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas hingga 2016.

Baru pada 2016 hingga saat ini, ia menduduki posisi Menteri ATR.

Pada periode kedua SBY, Sofyan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X